PPID – RSUD ADP

Alamat :

Jalan Kom Yos Sudarso No 42 Putussibau Kota

Selasa, 19 Mei 2026

- WIB

Kontak Pengaduan

0811-5656-000

SCAN UNTUK MENGISI BUKU TAMU

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

“Akses Mudah, Informasi Terbuka, Pelayanan Publik Lebih Baik”

Dokumen Berkala

Dokumen Setiap saat

Dokumen Serta merta

Dokumen Dikecualikan

Akses Informasi Publik

Melalui aplikasi PPID Kabupaten Kapuas Hulu, pengunjung dapat mengakses berbagai jenis informasi publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setiap data dan dokumen telah dikelompokkan dalam direktori yang mudah diakses untuk memudahkan pencarian informasi oleh masyarakat.

Gunakan aplikasi ppid untuk mengakses direktori data yang Anda butuhkan secara cepat, akurat, dan transparan.

DIP

Informasi Berkala

Informasi Serta Merta

Informasi Setiap Saat

Informasi dikecualikan

Profil

Profil PPID Pelaksana

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas memastikan layanan informasi publik di lingkungan perangkat daerah berjalan secara transparan, cepat, dan akuntabel. PPID Pelaksana memiliki peran penting dalam menyediakan, mendokumentasikan, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi publik.

Melalui Halaman Keterbukaan Informasi ini, masyarakat kini dapat mengakses berbagai data dan dokumen resmi dengan lebih mudah, mulai dari visi-misi, struktur organisasi, hingga tugas dan fungsi PPID. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang informatif dan partisipatif.

Visi dan Misi

SK Penetapan

Struktur PPID

Tugas dan Fungsi

Strategis

Data & Informasi Strategis RSUD

Bagian ini menyajikan berbagai data dan informasi strategis yang dikelola oleh RSUD dr. Achmad Diponegoro Putussibau, mulai dari tugas dan fungsi kelembagaan, program kerja prioritas, laporan keuangan, hingga kewajiban pelaporan pejabat. Informasi ini disediakan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, serta mendukung keterbukaan informasi sesuai amanat perundang-undangan.

Laporan Program Kerja PPID

LHKPN Pejabat Struktural

Informasi Keuangan

Klik disini

Laporan Layanan Informasi Publik

Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

Klik Disini

Standar Pelayanan Informasi Publik

Kami sediakan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi publik, mulai dari permohonan informasi, penanganan keberatan, pengaduan penyalahgunaan kewenangan, hingga pelaksanaan putusan mediasi dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP). Informasi ini disusun untuk memastikan layanan informasi diberikan secara cepat, tepat, dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Alur Pengaduan Masyarakat

Tata Cara Permohonan Informasi

Tata Cara Pengajuan Keberatan Informasi

Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Pejabat

Tata Cara Pelaksanaan Putusan Mediasi

Maklumat Pelayanan PPID

SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP

SOP Pendokumentasian Informasi Publik

SPO Pengumuman

SPO Permintaan Informasi Publik

SPO Pengajuan Keberatan

SPO Pengujian Konsekuensi

SOP Pengaduan

Standar Biaya dan Waktu Pelayanan Informasi Publik

Alasan Penolakan Informasi Publik

Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
Informasi yang apabila diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi;
Memorandum atau surat-surat antara BKPSDM dengan Badan Publik lain atau intra BKPSDM, yang menurut sifatnya dirahasiakan yang apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan; dan
Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang sesuai dengan perincian dan penjelasan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dan Pasal 18 Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
SKP atau evaluasi kinerja pegawai;
Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran Pegawai/Jabatan;
Identitas Pejabat dan pegawai yang dilaporkan yang belum diketahui publik;
Pengecualian terhadap sebagian informasi dalam suatu salinan informasi tidak dapat dijadikan alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi tersebut.